Monday, 11 October 2021

Masa Depan UMKM Makin Cerah di Tengah Pandemi Berkat Berbagai Kebijakan Pemerintah

Ekonomi & Bisnis

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini semakin menggeliat. Pelonggaran di beberapa daerah level PPKM 2-3 membuat perekonomian mulai berjalan menuju kenormalan baru. 


 

Apalagi, kini pelaku UMKM mendapat pembebasan pajak. Meski demikian, perlu ada strategi untuk terus mengembangkan usaha, salah satunya lewat transformasi digital.


 

Keringanan pajak bagi pelaku UMKM baru saja disahkan. Bagi pelaku UMKM pribadi dengan peredaran bruto atau omzet per tahun Rp500 juta tidak lagi dikenakan pajak penghasilan (PPh). 

 

 

Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disepakati pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

 

“Pengusaha kecil dengan pendapatan kurang dari Rp 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagaimana diberitakan Kompas.com, Jumat (8/10/2021). 

 

 

Menkeu menjelaskan, misalnya, kedai kopi yang mempunyai penghasilan bruto hanya Rp35 juta per bulan atau Rp420 juta per tahun tak perlu membayar PPh final UMKM.

 

 

Sedangkan bagi usaha UMKM yang memiliki penghasilan bruto hingga Rp100 juta per bulan atau 1,2 miliar per tahun dikenakan pajak cukup ringan, yakni 0,5%. Simulasinya, lanjut Sri Mulyani, dari bulan pertama hingga kelima, pelaku UMKM bersangkutan masih terbebas PPh atau dianggap masuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

 

 

Hal tersebut karena ketika itu, penghasilan bruto UMKM terkait baru mencapai Rp500 juta. Pada bulan ke-6 hingga ke-12, barulah pelaku UMKM tersebut diwajibkan membayar PPh sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

 

 

Perhitungannya, pelaku UMKM akan dikenakan pajak sebanyak 0,5% atau sekitar Rp3,5 juta selama tujuh bulan. Sebelumnya, penghitungan pajak pelaku UMKM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP23). 

 

 

Berdasarkan peraturan tersebut, UMKM dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto per tahun. Sebelumnya, dengan peredaran bruto senilai Rp10 juta per tahun saja, pelaku UMKM tetap kena pajak 0,5%, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan lebih tinggi.

 

 

Pengesahan UU HPP merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk mendukung serta memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya pelaku UMKM.

 

 

Transformasi digital

 

 

Meski demikian, pandemi telah membuat seluruh tatanan hidup berubah, termasuk sektor ekonomi. Bisnis kini dipaksa untuk mengubah strategi, mengadopsi teknologi untuk berkembang di tengah pandemi.

 

 

"Mau tidak mau kita harus membiasakan diri dengan platform digital di segala bidang," ujar Vice President Director of Technology and Operation PT iForte Solusi Infotek, Rony Ardhitia.

 

 

Dia menyebutkan, pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun ini berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk dunia usaha dan UMKM. Menurut Rony, pandemi ini justru menjadi momentum semua pihak di Tanah Air untuk bertransformasi ke digital.

 

 

Transformasi, lanjut dia, diperlukan untuk menciptakan postur ekonomi atau ekosistem bisnis yang lebih maju dan dapat meningkatkan produktivitas usaha di masa-masa mendatang. Digitalisasi sudah sewajarnya dimanfaatkan sebaik mungkin. 

 

 

"Sekarang semua bidang harus bertransformasi secara digital. Kebutuhan digitalisasi adalah momentum sekaligus tantangan bagi kita semua untuk membuat sarana pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih baik," kata Rony.

 

 

"Digital akan selalu ada dan memberikan sumbangsih demi kemajuan ekosistem digital yang lebih baik di negara kita,” lanjut dia.

 

 

Hal senada sebelumnya telah diungkapkan juga oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani. Dia menyatakan mendukung upaya akselerasi transformasi digital bagi pelaku UMKM di Tanah Air sama dengan membantu tulang punggung perekonomian bangsa Republik Indonesia.


 

"Membantu UMKM artinya membantu tulang punggung ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah sudah benar dengan membantu UMKM kita melakukan transformasi digital," kata eks Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) tersebut.


 

Digitalisasi pemasaran untuk UMKM akan membantu perekonomian masyarakat, khususnya di era pandemi Covid-19, yang akhirnya berkontribusi untuk perekonomian nasional.

 

 

Puan mengatakan, UMKM Indonesia jika dilihat ukuran masing-masing individunya kecil, tetapi kalau dipadukan akan jelas terlihat sekali besarnya kontribusi UMKM kepada ekonomi Indonesia.


 

"Menjaga keberlangsungan hidup UMKM pada gilirannya akan menyelamatkan perekonomian Indonesia seperti yang pernah dibuktikan pada krisis ekonomi 1998 dulu," ujar Politikus PDI Perjuangan ini.


 

SHARE
Light
Dark
© 2021, Polithings. All rights reserved.