PWNU DIY Meminta Aktivitas Politik di DIY Dilakukan Secara Independen

PWNU DIY Minta Aktivitas Politik Praktis di DIY Tak Mencatut Nama NU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan pernyataan tegas, meminta

polithings

Kantor PWNU DIY

PWNU DIY Minta Aktivitas Politik Praktis di DIY Tak Mencatut Nama NU

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan pernyataan tegas, meminta para aktor politik praktis di DIY untuk tidak menggunakan nama, lambang, atau fasilitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam aktivitas politik menjelang Pemilu 2024.

Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, K.H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, mengatakan bahwa mereka akan mengingatkan atau memberikan teguran kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Pernyataan ini berdasarkan arahan dari Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf, yang melarang penggunaan nama organisasi untuk kepentingan politik praktis, terutama menjelang Pemilu 2024.

Zuhdi menjelaskan bahwa pendekatan ini sesuai dengan hasil keputusan Muktamar Ke-28 NU di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak pada tahun 1989 yang menghasilkan 9 pedoman berpolitik bagi warga NU. Salah satu pedoman yang sangat penting adalah larangan membawa lambang-lambang NU dalam aktivitas politik.

Dalam menjalankan aktivitas politiknya, Zuhdi mengingatkan para pengasuh pondok pesantren yang berasal dari latar belakang NU untuk menyampaikan arah dukungannya tanpa menggunakan identitas atau nama besar NU.

Zuhdi juga mengomentari fakta bahwa banyak pihak tergiur untuk mencatut nama NU dalam aktivitas politik karena hasil survei yang menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari umat Islam di Indonesia adalah warga NU. Survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Agustus 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah jamaah NU.

“Meskipun terdapat kenaikan jumlah jamaah NU, perlu diingat bahwa tidak semua warga NU mendukung satu partai tertentu. Sehingga mengklaim bahwa warga NU secara otomatis mendukung satu partai tertentu adalah sebuah generalisasi yang tidak akurat,” ujar Zuhdi.

Zuhdi juga menekankan bahwa mencatut atau mengklaim nama besar NU untuk kepentingan politik tertentu sama dengan meremehkan organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU memiliki anggota yang tersebar di berbagai partai politik, termasuk Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, dan lainnya, sehingga semuanya harus diperlakukan sebagai bagian dari warga NU.

Dia juga memberikan pesan kepada seluruh warga NU di DIY agar menjaga “akhlakul karimah” atau perilaku baik dalam berpolitik. Zuhdi menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan persahabatan yang bersifat abadi, meskipun terdapat perbedaan politik, untuk menjaga ketentraman masyarakat.

Pernyataan ini menjadi penting mengingat mendekati Pemilu 2024, di mana dinamika politik semakin memanas dan penting bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berpolitik. Terimakasih telah membaca PWNU DIY Minta Aktivitas Politik Praktis di DIY Tak Mencatut Nama NU. Jangan lupa baca berita lainnya di Polithings.id atau bisa juga baca berita kami di Google News.

Baca juga: Bupati Sleman Dorong Peningkatan Kewaspadaan Pasca-Kasus Bayi Kembar.

Avatar photo

polithings

Di Polithings, Anda dapat menemukan informasi yang akurat dan komprehensif tentang berbagai topik politik, kebijakan publik, ekonomi, dan bisnis.

Tags

Baca Juga

Tinggalkan komentar